Aged-Pregnancy dan Patriarki

Sepertinya posting kali ini agak berbahaya dan bisa menimbulkan salah interpretasi, jadi mohon disiapkan tisunya yang banyak *lohhh. Posting kali ini berkaitan dengan wacana yang saya temukan di soal ujian SPMB tahun 2010 kode 346 yang menurut saya bias gender. Nggak hanya dari isi teksnya, tetapi juga dari soal dan jawaban benarnya. Rasanya menemukan teks dan soal yang isinya bertabrakan dengan pandangan saya tapi saya harus bersikap netral karena teks itu adalah teks ujian yang harus disampaikan dengan seada-adanya jawaban wih berat sekali. Untungnya itu teks terakhir jadi saya betenya nggak kelamaan. Oke, ini dia teksnya dan tulisan yang saya tebalkan adalah framing yang saya pikir bias gender:

"It is common knowledge that as women get older, pregnancy becomes a riskier enterprise. Advanced maternal age is linked to a number of developmental disorders in children, such as Down's syndrome. Now, a study has confirmed that older mothers are more likely to give birth to a child with autism, too. The authors of the epidemiological study, published February 8 in Autism Research, examined the parental age of more than 5 12,000 children with autism and nearly five million "control" children between 1990 and 1999, all living in California. The researchers found that mothers over 40 had a 51 percent higher risk of having a child with autism than mothers 25 to 29, and a 77 percent higher risk than mothers under 25.

Autism-a developmental disorder characterized by impaired social interaction" and communication appears to be on the rise. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention now estimates that as many 10 as one in 110 children in the U.S. has an autistic spectrum disorder-a group of developmental disorders including autism, Asperger's syndrome and pervasive developmental disorder. The prevalence of autistic spectrum disorders in California in 2007 was 12 times that from 1987, representing an average annual growth of 13 percent, according to a report from the California Department of Developmental Services. Only a fraction of these extra cases can be explained by changes to diagnostic criteria and earlier diagnoses.

15 Maternal age is also increasing in the USA. California-based study reported a three-fold increase in the number of births to women aged 40 to 44 between 1982 and 2004. But this trend toward delayed childbearing accounted for less than 5 percent of the total increase in autism diagnoses in California over the decade, according to the study-a finding that surprised Janie Shelton, a doctoral student in University of California, Davis's Department of Public Health Sciences and the study's lead author. "I would have expected to see 20 more of a contribution, because age is a risk factor and women are having kids later," she says. Earlier work had suggested that both maternal and paternal ages are independently associated with autism risk. But the current study found that paternal age is  only a risk factor when the mother is under 30."

Lalu ini soal dan pilihan jawabannya, yang saya tebalkan itu yang bias gender :

41.ln the text above the writer deals with a topic on ...

(A) prevalence of autism among children.

(B) possible biological causes of autism.

(C) research findings on mental disorders.

(D) maternal age and autism in children.

(E) negative effects of delayed pregnancy.

43. It can be concluded from the text that ...

(A) a big age difference of parents of 40 years or beyond may result in autism.

(B) several mental disorders can be prevented by having kids earlier.

(C) women today show a general trend in delaying pregnancy.

(D) the paternal age only partly explains the case of mental disorders among children.

(E) the case of autism among children remains a mystery among scientists.

44. Which of the following best describes the author's purpose in this study?

(A) To reveal that the case of autism among children is prevalent

(B) To analyse how delayed pregnancy brings about autism

(C) To make the readers aware of the consequence of delayed pregnancy

(D) To refute a common misconception about the cause of autism

(E) To demonstrate that autism is associated with delayed pregnancy

45. From the information in the first and second paragraphs, it can be inferred that ...

(A) developmental disorders in children are close to delayed pregnancy.

(8) modified diagnosis criteria can detect many cases of autism.

(C) many of the children in the US obviously suffer from autism.

(0) Asperger's syndrome is not related in any way to autism.

(E) studies on autism have not successfully revealed its causes.

Poin yang saya buat dari teks dan soal di atas adalah :

1. Perempuan (ibu) masih menjadi pihak yang paling bertanggung jawab mengenai perkembangan anak, tidak hanya ketika anak tersebut bertumbuh kembang di dunia, tetapi juga sejak anak masih menjadi janin, sementara laki-laki (ayah) hanya menjadi pihak yang sebagian bertanggung jawab.
2. Perempuan dibuat berada dalam keadaan yang sulit untuk mengambil keputusan, yakni bekerja di luar atau tetap berada di sektor domestik, karena taruhannya adalah masa depan anak yang nanti ia kandung. 
3. Power patriarki yang lahir dari ego laki-laki semakin dikukuhkan dengan knowledge yang dibuat sealamiah mungkin, salah satunya melalui sains yang secara common sense sudah diterima sebagai sumber pengetahuan yang paling sahih.

Oke,mari kita bahas, tapi sebelumnya saya mau bilang bahwa posisi saya di sini hanya sebagai penganalisis. Metode penganalisisan dalam posting ini nonpartisipan dan tidak reflektif jadi jangan tempatkan saya sebagai pihak yang mendukung delayed pregnancy. Jodoh saya belum datang kok jadi kalau nanti saya termasuk dalam golongan ini, itu semua hanya karena suratan takdir, bukan karena pilihan saya ahahahaha. Jangan plis atuhlah ya allah. Tapi kalau misalnya saya segera bertemu jodoh dan saya tidak melakukan delayed pregnancy juga dorongannya bukan karena ketakutan adanya kecenderungan disorder pada anak, melainkan karena sudah takdirnya saya punya anak. Oke masbro?

Hal pertama yang saya sesalkan dari teks di atas adalah cepatnya sang penulis memutuskan bahwa aged pregnancy disebabkan oleh wanita yang memutuskan untuk men-delay pregnancy-nya. Bagi saya, tidak semua aged pregnancy disebabkan oleh keputusan men-delay preganncy. Salahnya lagi, teks tersebut juga kurang lengkap menyebutkan apakah anak-anak yang terkena mental disorder karena dilahirkan oleh ibu yang berusia di atas 40 itu merupakan anak pertama atau anak tengah atau anak bungsu. Bisa saja kan seorang ibu hamil pada usia 40 dan itu bukan kehamilannya yang pertama? Ibu saya dan beberapa ibu teman saya juga melahirkan anak bungsu pada usia 40. Kemudian, bagaimana juga dengan ibu yang sudah lama tidak dikaruniai anak dan baru diberi anak pada usia 40? Apakah aged pregnancy-nya disebabkan ileh pilihannya untuk menunda kehamilan? Posisi saya jelas di sini, bagi saya, aged pregnancy tidak bisa disinonimkan dengan delayed-pregnancy.

Namun demikian, andaikata memang ada wanita yang men-delay pregnancy-nya sehingga ia mengalami aged-pregnancy, apakah itu juga sikap yang salah sehingga harus ditertibkan dengan keberadaan rezim pengetahuan bahwa delayed pregnancy itu mengorbankan perkembangan anak? Pertama ini soal pilihan. Ada perempuan yang memilih menikah dan punya anak, ada pula perempuan yang memilih untuk menyelesaikan dulu keinginan, cita-cita, dan tuntutan sektor nondomestik. Ini juga bukan soal egois tidak egois, tetapi ini adalah cara pandang seseorang yang pasti berbeda dari orang-orang lain. Laki-laki juga sama kok, mereka punya pilihan, apakah menikah atau tidak menikah. Mengapa hanya pilihan perempuan yang dipermasalahkan? 

Saya melihat fenomena bermasalahnya perempuan yang memilih untuk tidak atau menunda pernikahan dan kehamilan ini sebagai produk budaya kita, yang tidak hanya terbatas di Indonesia, di Timur, dan di agama-agama, tetapi juga tersebar diamini secara universal. Ya, saya rasa ini hal yang sudah dianut secara universal : perempuan seharusnya manut ada di sektor domestik. Perempuan yang mencoba menghindari kewajiban budaya ini secara otomatis dianggap sebagai perempuan yang salah. 

Pengikatan perempuan untuk berada di sektor domestik pun saya rasa sudah dipraktekan sejak lama. Adanya tabu, pamali, cap buruk, dosa mengenai perempuan yang memilih untuk berasa di luar rumah saya yakini merupakan bentuk pengikatan bagi perempuan untuk menjaga rezim patriarki. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tentu tabu, pamali, stereotype, dan dosa ini makin terasa tradisionalitasnya sehingga kurang ampuh untuk mengekang perempuan. Lahirlah kemudian knowledge yang berasal dari ilmu pengetahuan yang metodenya disepakati sebagai metode ilmiah yang akhirnya membuat semua pengetahuan yang lahir darinya sebagai pengetahun ilmiah yang obyektif, nyata, sahih, dan benar. Studi-studi mengenai penundaan kehamilan pun bermunculan untuk memberi gambaran apa 'dosa' yang paling faktual dan instan dari penundaan kehamilan, yakni lahirnya anak yang seharusnya suci dan bahagia tapi malah 'berbeda' dari anak kebanyakan yang lahir dari perempuan (ibu) baik-baik yang menurut pada budaya patriarki.  

Masalahnya lagi adalah rezim patriarki ini pun tidak hanya didukung oleh laki-laki, tetapi juga dari kalangan perempuan sendiri. Contohnya bisa dilihat pada paragraf terakhir teks di atas. 

"I would have expected to see 20 more of a contribution, because age is a risk factor and women are having kids later," she says.

Keberadaan perempuan-perempuan yang memihak budaya patriarki merupakan hal yang penting bagi penguatan budaya patriarki. Mereka akan membuat perempuan lain yang ingin menentang budaya patriarki merasa salah dengan keputusannya. Selain itu, mereka juga adalah contoh dan teladan baik yang akan membuat perempuan yang tidak seperti mereka terdemonisasi secara otomatis. Mereka adalah batas biner antara yang baik dan buruk di dalam grup perempuan.

Saya nggak bermaksud bilang bahwa perempuan yang manut pada budaya patriarki itu jahat dan perempuan yang berani menentang budaya patriarki sebagai pihak yang baik. Saya hanya menyesalkan mengapa harus ada penguatan suatu budaya tertentu yang membuat dikotomi biner antara baik dan buruk. Bagi saya, mustahil bila kita membuat suatu dikotomi dan generalisasi mengenai apa yang baik dan buruk. Setiap orang (perempuan) tentu memiliki pandangan dan pengalaman masing-masing yang sepatutnya bukan dihakimi, melainkan dihormati. 

Ark.Apr'12.

Read more

City Hunter dan Dialog Liberalisme

Negara membuat hukum demi melindungi rakyatnya. Namun bagaimana jika malah negara sendiri yang ingkar, mempergunakan kekuasaannya kemudian bersikap banal terhadap rakyat? John Locke, Montesquieu, dan CF Strong pernah menjawab pertanyaan tersebut dengan mengajukan konsep Trias Politica atau pembagian kekuasaan demi meminimalisasi korupsi power dari negara. Namun apakah pembagian kekuasaan antara pembuat hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum sudah cukup? Nampaknya tidak bagi Tsukasa Hojo, si pembuat komik strip koran di Jepang tahun 1985-1991. Melalui komiknya City Hunter, Hojo menuangkan impiannya akan keberadaan sosok yang mampu mengamankan rakyat dari kesewenangan negara. Komik tersebut kemudian mengisnpirasi film-film bertitel serupa di Jepang (1987) dan Cina (1993) serta yang teranyar di Korea (2011) melalui drama yang dibintangi aktor dan aktris rupawan yang tentu mampu menarik perhatian puluhan juta pasang mata di Asia. 

Meskipun diilhami dari komik City Hunter yang dibuat oleh Hojo, jangan pikir bahwa drama ini akan semata-mata memindahkan karakter komikal menjadi representasi manusia dengan jalan cerita yang sama. Jangan berharap menemukan Ryo Saeba, sang tokoh utama dalam komik, dalam representasi Lee Yoon Seong, tokoh utama dalam drama membasmi kejahatan ala Batman dan Spiderman di komik Marvel menggunakan pistol sambil memperdaya banyak wanita. Meski sama-sama mengisahkan perjalanan pahlawan yang bertugas menegakkan keadilan di kota, City Hunter versi Jepang ini telah banyak diadaptasi menjadi berbau Korea, tak hanya dari dekonstruksi pria maskulin ala Korea, bumbu percintaan, dan plot khas drama yang sangat kompleks menjelaskan hubungan keluarga, tetapi juga dari latar penceritaan yang menggerakkan keseluruhan cerita serta pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat film. Drama City Hunter pun menjadi drama yang tidak biasa karena menampilkan gagasan liberalisme, kekeluargaan, dan romantisme dalam satu layar.

Konflik-konflik

Diawali dari patriotisme membela bangsa yang diserang oleh pihak musuh, lima orang pejabat teras militer merundingkan rencana pembalasan dengan menyusupkan tentara rahasia ke Korea Utara. Di tengah operasi yang dijalankan oleh 21 orang tentara rahasia tersebut, kesepakatan yang dilandasi oleh rasa emosi itu dibatalkan karena adanya pertimbangan bahwa bila pihak sekutu Korea Selatan, yakni Amerika Serikat mengetahui pengkhianatan Korsel terhadap perjanjian dengan Korut, maka AS segera mencabut perlindungan terkait nuklir untuk Korsel. Memilih citra dan keamanan Korsel di tingkat internasional atau membela dua puluh satu orang tentara yang jelas-jelas telah menjadi 'anak negara', lima jenderal tersebut pun menjustifikasi keputusan mereka untuk melenyapkan dua puluh satu tentara sepulangnya tentara tersebut dari misi di Korut.

Hal pertama yang ingin diklarifikasi oleh drama City Hunter ini adalah tentara bukan sekedar bidak yang bisa dimainkan oleh negara begitu saja, yang apabila tentara tersebut meninggal maka mereka hanya akan menjadi sekumpulan nama yang bisa dihapus dari sejarah. Tentara adalah manusia dengan cinta yang teramat besar kepada negara yang menganggap bahwa negara adalah satu-satunya tempat bernaung paling aman yang tidak mungkin mengkhianati mereka. Ketika mereka tahu bahwa negara yang mereka agungkan berbalik menghilangkan mereka, maka mereka pun memiliki pertanyaan yang berkembang menjadi dendam.

Dendamlah yang kemudian mengantarkan satu-satunya tentara yang selamat dari operasi penyapuan, Lee Jin Pyo, untuk menggerakkan plot dalam drama City Hunter. Dilatarbelakangi oleh keinginan membalaskan dendam secara banal dan megah, Lee Jin Pyo kemudian menculik bayi dari sahabatnya yang mati dalam operasi penyapuan, membawanya ke perbatasan Myanmar-Thailand, kemudian mendidiknya dengan sangat keras sehingga menjadi seorang Lee Yoon Seong yang piawai berkelahi, mahir memainkan senjata, serta jenius secara akademik, namun sayangnya setelah mendapat pendidikan di Amerika Serikat dari mulai gelar S1 hingga PhD memiliki keyakinan besar pada keberadaban penyelesaian  melalui jalan hukum.  

Dua puluh delapan tahun berjalan, ketika dikirim Jin Pyo ke Korea kemudian menjadi salah seorang tenaga ahli di Blue House atau Istana Negara, Yoon Seong diharapkan mampu memburu lima jendral yang melakukan operasi penyapuan kemudian membunuh mereka tanpa ampun. Namun, berkebalikan dengan apa yang diharapkan oleh Jin Pyo, Yoon Seong malah mencari titik-titik kesalahan masing-masing jendral yang bisa diajukan ke meja pengadilan. Tak disangka, para jenderal yang pada saat ini telah menjadi pejabat politik Korsel tersebut memang melakukan korupsi besar di sektor-sektor strategis seperti pemeliharaan anak terlantar, militer, pendidikan, keselamatan pekerja, dan pembuatan undang-undang. Menariknya, sebagaimana yang bisa dilakukan oleh drama, korupsi tersebut tidak hanya disajikan melalui angka-angka, tetapi juga diperlihatkan melalui narasi penderitaan beberapa sosok yang terimbas korupsi pejabat yang kehadiran mereka menggugah Yoon Seong untuk segera bertindak. Di sini, Yoon Seong pun tidak tampil sebagai anak yang marah karena ayahnya ditembak mati di laut setelah menjalankan misi negara, tetapi sebagai warga sipil yang merasa kepercayaannya dikhianati. Rasa sakit karena dikhianati tersebut kemudian mengantar Yoon Seong menjadi sosok yang disebut media massa sebagai City Hunter. Secara jenius, cermat, dan taktis Yoon Seong membuat taktik untuk menjebak para koruptor di luar cara-cara dan birokrasi hukum, mempermalukan pejabat tersebut di mata publik, kemudian meyerahkannya kepada kejaksaan secara misterius.

Dua titik ekstrem tindakan Yoon Seong, yakni kemahiran berkelahi, memutar otak, dan menjebak target serta kepercayaannya terhadap hukum membuat Yoon Seong tidak hanya bertikai dengan Jin Pyo, tetapi juga dengan jaksa Kim Yong Ju. Jaksa Kim merasa terlecehkan karena selalu didahului oleh Yoon Seon dalam menangkap tangan para pejabat yang korup. Selain itu, dengan kepatuhan Jaksa Kim yang teramat besar terhadap hukum, ia pun mengutuk tindakan Yoon Seong dalam menangkap pejabat-pejabat tersebut. Terkait dengan kepatuhan, konflik lain yang dihadapi Yoon Seong adalah tindakannya untuk menjatuhkan pejabat teras tersebut berlawanan dengan tugas yang diembankan kepada orang yang dicintainya Kim Na Na, seorang penjaga keamanan pejabat negara. Sama seperti Jaksa Kim, Kim Na Na juga orang yang patuh pada peraturan. Meskipun Na Na tahu pejabat yang ia lindungi bersalah, Na Na tetap harus menjaga keamanan sang pejabat dan sebisa mungkin mencegah aksi Yoon Seong.

Siapa Tokoh Utama?

Menikmati jalan cerita drama City Hunter, saya sedikit meragukan keberadaan tokoh Lee Yoon Seong sebagai tokoh utama. Lee Yoon Seong sepertinya hanyalah penengah dari dialog besar mengenai kemarahan yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum dan negara serta kepatuhan yang terlampau naif terhadap hukum. Tokoh utama di sini saya rasa adalah Jin Pyo sebagai representasi kemarahan dan dendam serta Jaksa Kim sebagai representasi kepercayaan terhadap hukum. Yoon Seong sendiri adalah solusi alternatif yang diimpikan oleh sang pembuat film dan manusia di seluruh dunia yang lelah dengan pertarungan dialog tersebut. Selain itu, ketika kita sampai hampir pada episode akhir, kita akan disajikan narasi bahwa Yoon Seong ternyata hanyalah alat pembalasan dendam Jin Pyo kepada komandannya, Choi En Chang yang memerintahkan secara langsung operasi penyusupan ke Korut dan pada saat ini menjadi Presiden Korsel.  Yoon Seong ternyata bukanlah anak kandung dari sahabat Jin Pyo yang ditembak di laut, melainkan anak hasil hubungan gelap Choi En Chang dengan perempuan yang kemudian dinikahi oleh sahabat Jin Pyo. Pembalasan dendam megah yang direncanakan Jin Pyo selama 28 tahun itu ternyata adalah membunuh En Chang melalui tangan anaknya sendiri. Di sini terlihat bahwa Jin Pyo-lah yang memegang kendali atas jalannya cerita.

Siapa yang Menang?

Dialog mengenai ketidakpercayaan terhadap hukum dan kenaifan terhadap hukum nampaknya merupakan masalah yang sulit untuk dicari penyelesainnya meski ada sosok City Hunter yang mencoba menggabungkan metode antihukum dan prohukum. Dalam penyelesaian kasus korupsi pejabat, hukum masih bisa diandalkan. Hal tersebut terlihat dari ditutupnya satu per satu kasus korupsi pejabat setiap kali mereka sudah diserahkan kepada kantor kejaksaan. Namun bagaimana dengan kasus dendam yang bahkan sedari awal sudah mencibirkan hukum sebagai instrumen yang paling lemah yang ada di dunia? Bagaimana dengan patriotisme yang dikhianati yang kemarahannya sanggup mengantarkan seseorang menjadi sosok yang berani mati? 

Sang pembuat drama ini sepertinya juga tidak sanggup mendewakan hukum berada di atas segalanya ketika sudah sampai pada titik dendam-mendendam. Hal tersebut disajikan pertama melalui kematian Jaksa Kim saat mencoba mengancam salah seorang pejabat yang ketahuan korup dengan menyebutkan daftar-daftar tuntutan yang akan menyeret sang pejabat mendekam 22 tahun di penjara. Sesaat dalam masa sekarat Jaksa Kim yang disaksikan oleh Yoon Seong yang telat datang menyelamatkan, Jaksa Kim  memercayakan penyelesaian kasus tersebut pada Yoon Seong. Ada hal yang ingin disampaikan oleh pembuat cerita. Ya, semacam pesan bahwa hukum memiliki keterbatasan. Hukum juga ternyata bisa kalah dan itu diakui oleh si penegaknya sendiri.

Kedua, dari kematian Jin Pyo. Ada beberapa makna yang saya tangkap dari penyelesaian dendam Jin Pyo yang harus melalui kematian juga. Satu, Jin Pyo sudah terlampau mendendam sehingga hukum pun tidak bisa menjeratnya sehingga hanya pistol lagilah yang mampu mengakhiri nafsu dendamnya. Dua, Jin Pyo yang patriotik dan sudah mencibir hukum merasa terhina apabila hukumlah yang harus mengakhiri kisah hidupnya. Tiga, justru hukumlah yang terlampau suci untuk menjerat orang yang karena dikendalikan dendam menjadi pembunuh bertangan dingin. Kesimpulan kesatu dan saya dapatkan dari mayoritas episode ketika Yoon Seong, Jaksa Kim, dan Kim Na Na mencoba untuk menghentikan aksi balas dendam Jin Pyo namun ditolak mentah-mentah oleh Jin Pyo, kemudian aroma kesimpulan ketiga yang begitu meninggikan derajat hukum saya dapatkan pada episode terakhir ketika Jin Pyo sudah menyerah, terlihat dari jatuhnya longsong peluru dari pistolnya, namun tetap ditembak berkali-kali oleh para petugas keamanan presiden.

Hukum tidak sanggup menyelesaikan semua masalah, begitu juga dendam tidak bisa menerbitkan kelegaan atas kefrustasian, jika begitu apakah metode penggabungan kekerasan dan hukum yang diwakilkan oleh Yoon Seong menjadi pemenang? Sepertinya sang pembuat drama ini juga berpikir dua kali untuk menyimpulkan hal itu. Yoon Seong juga sempat tertembak di akhir cerita saat melindungi ayah kandungnya, sang presiden, dari tembakan ayah angkatnya, Jin Pyo. Dari situ terlihat bahwa metode pengabungan pun tak cukup kuat untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, meskipun Yoon Seong akhirnya tidak mati akibat tindakan tersebut dan malah kembali untuk menunaikan misi sebagai City Hunter lagi dengan motivasi baru yang sempat ia sebutkan di hadapan presiden yakni bukan demi dendam, melainkan demi menjaga amanah rakyat yang dikhianati pejabat, nyatanya Yoon Seong pun mengungsikan keluarganya ke luar negeri, yakni Amerika Serikat. Tindakan Yoon Seong tersebut memperlihatkan sisi-sisi Yoon Seong yang tidak dapat memercayai hukum di negaranya sendiri, namun mengharamkan kekerasan, dan pada waktu yang bersamaan juga tidak memercayai metodenya sendiri. Tindakan tersebut mencerminkan juga adanya impian mengenai sesuatu di luar sana yang bisa menjamin keamanan diri dari kebanalan negara. Impian tersebut juga bukan hanya impian Yoon Seong, tapi impian semua orang. 

Drama?

Sudah banyak rumah produksi dari berbagai negara yang meminta izin kepada Tsukasa Hojo untuk mengadaptasi komik yang diterbitkan di Weekly Shonen Jump dari tahun 1985 hingga 1991 ini. Dari sekian banyak rumah produksi yang meminta pemfilman City Hunter, konon hanya drama City Hunter yang disutradarai Jin Hyuk dari Korea yang mampu memuaskan ekspektasi Hojo meskipun City Hunter versi Lee Min Ho ini berbeda dari versi komik. Saya sepakat.

Pertama, meskipun banyak protes yang dilayangkan oleh penikmat City Hunter versi komik akan peran Lee Yoon Seong yang diperankan oleh Lee Min Ho yang dinilai lebih cocok memerankan karakter romantis, apalagi dalam beberapa scene, Lee Min Ho juga ditampilkan menggunakan celana skinny pink, merah, dan hijau, saya rasa Lee Min Ho cukup representatif untuk memerankan sosok komikal tokoh utama yang dinamai Hojo sebagai Ryo Saeba. Lee Min Ho tampan dan tinggi, itu niscaya, mutlak, dan sahih. Selain itu keluwesan Lee Min Ho dalam melakukan adegan flirting, dingin, kaku, serius, romantis, gagah, bimbang, menendang, memukul, menembak juga patut diacungi jempol karena perepresentasian tersebut hampir mirip dengan penggambaran ala komik. Jangan lupakan juga reputasi Lee Min Ho yang sudah tinggi di Asia. Hanya dengan menyebut Lee Min Ho, hampir seluruh wanita di Asia akan berteriak histeris. Audiens penikmat pesan pertarungan antara hukum dan kekerasan yang tergolong berat dan enggan dicerna masyarakat pun meluas. Setidaknya, pesan bahwa dendam dan korupsi adalah hal terhina yang akan mencelakakan banyak orang, termasuk diri sendiri, dapat tersampaikan secara internasional. Posisi Lee Min Ho strategis bagi keberhasilan drama City Hunter dan pesan-pesan di dalamnya.

Kedua, City Hunter versi Korea ini juga relevan dengan kejadian sehari-hari. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, City Hunter versi Korea ini menyajikan permasalahan yang jawabannya masih kita cari, yakni pertarungan hukum, kekerasan, dan penggabungan hukum-kekerasan. Drama ini juga tidak berusaha memihak salah satu sisi ketika ia menyajikan kekalahan dan kepesimisan bagi masing-masing sisi. Selain itu, korupsi juga suatu hal yang menghiasi lembaran berita di koran maupun cuplikan berita di televisi pada zaman ini. Meskpun pada masa kini juga tidak bisa dikatakan bahwa tingkat kriminalitas kota sudah menurun ketimbang tingkat pada tahun 1985-1991 saat komik City Hunter dibuat, namun saat ini masyarakat jauh lebih frustasi pada keberadaan koruptor yang mengkhianati suara yang mereka berikan dalam sistem demokrasi. Ada keinginan untuk menampilkan kemarahan atas keberadaan liberalisme yang dijanjikan mampu memberikan keamanan bagi rakyat, namun nyatanya malah menyiksa rakyat. 

Ketiga, City Hunter versi Korea juga menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini luput dari perhatian publik dan negara, di antaranya keberadaan tentara, anak-anak terlantar, dan buruh. Dalam hal tentara, drama ini mengungkapkan bahwa karena negara membutuhkan tentara untuk menjaga keutuhannya, negara pun sudah seharusnya memperhatikan suara dan keselamatan tentara sebagai suara dan keselamatan manusia, bukan hanya sebagai bidak yang siap disorongkan dalam berbagai kejadian berbahaya kemudian ditinggalkan setelah tidak urusan bela negara selesai. Tidak hanya melalui perjalanan dendam Jin Pyo saja City Hunter mengungkapkannya, tetapi juga dari sorotannya dalam korupsi menteri pertahanan pada pembelian pesawat jet bekas dan pabrik sepatu tentara yang mencetak sol yang mudah lepas yang kesemuanya membahayakan keselamatan tentara saat bertugas. Dalam persoalan anak-anak terlantar, selain menyoroti korupsi tidak tersampaikannya dana pemeliharaan anak terlantar kepada yang bersangkutan, drama ini juga menyoroti pilihan hidup anak terlantar yang lebih memilih tidak makan ketimbang harus menerima bantuan dari yayasan atau negara karena mereka akan dicap sebagai pengemis. Kemudian dalam persoalan buruh, drama ini memperlihatkan bahwa pihak yang paling akan menderita dari permainan politik, saham, dan krisis ekonomi adalah buruh. 

Keempat, drama ini menyajikan potret Asia kontemporer. Satu, tentu saja dari penggunaan teknologi yang begitu bertubi-tubi dalam mendapatkan informasi. Hampir semua episode dalam drama ini memperlihatkan penggunaan alat sadap, kamera supermini, tablet, IPad, dan internet supercerdas, sebuah siratan potret kehidupan Asia pada masa kini yang aktif menciptakan teknologi dan memanfaatkan teknologi. Dari situ terlihatlah Asia yang tidak lagi hanya bisa dipandang sebagai bangsa yang terlampau tradisional dan mengandalkan fisik, tetapi sebagai bangsa yang mampu mengandalkan otak. Dua, dari penitikberatan pada nilai kekeluargaan dalam arti perjuangan, penghargaan, dan penajgaan orang Asia  bagi keluarganya tapi di dalam waktu yang bersamaan juga tidak mengistimewakan keluarga apabila keluarga tersebut terbukti bersalah. Hal tersebut di antaranya diperlihatkan melalui keputusan  Yoon Seong untuk tidak bertindak kejam seperti yang diperintahkan Jin Pyo karena pertimbangannya mengenai bagaimana nasib keluarga apabila ayahnya mati dibunuh, desakan Jaksa Kim kepada ayahnya untuk meminta maaf kepada publik sebelum kasus korupsi sang ayah diungkap oleh kejaksaan, dan pengakuan palsu Jin Pyo pada saat-saat terakhir sebelum kematiannya bahwa Jin Pyolah City Hunter yang selama ini dicari kejaksaan demi melindungi masa depan Yoon Seong.

Kelima, mengenai kisah romantisme dalam cerita. Bagaimanapun juga, drama Korea tetap drama Korea yang senantiasa menyajikan kisah cinta romantis penuh tawar menawar antara harga diri dan perasaan, perjuangan, pengorbanan, dan penjagaan sang kekasih, serta harapan untuk selalu bersama. Menariknya, drama ini menyajikan kuatnya kebimbangan Yoon Seong atas keinginannya untuk hidup bersama Na Na namun tidak ingin membahayakan keselamatan Na Na yang kerap dijadikan alat tawar para musuh Yoon Seong serta kegigihan Na Na untuk meyakinkan Yoon Seong bahwa Na Na dapat diandalkan sebagai partner dan kekasih Yoon Seong. Hal yang paling heroik dari Na Na adalah keberaniannya mengungkapkan perasaannya secara jujur kepada Yoon Seong dan kekerasan niatnya untuk melindungi Yoon Seong meskipun Yoon Seong secara konsisten menampakkan sikap plin plan yang kadang mengiyakan kadang menolak.  

Namun demikian, dengan beberapa kelebihan yang dimiliki City Hunter versi Korea ini, bukan berarti ia bersih tanpa cacat. Secara makro, pesan dalam drama ini memang tersampaikan, namun memang harus diakui ada beberapa lubang dalam detail cerita. Ah, tapi tidak terlalu bermasalah juga seharusnya karena rating drama ini di Korea cukup bagus dengan menembus angka 20%. Saya juga menemukan banyak keinginan dari publik untuk menikmati sekuel dari City Hunter. Namun, terlepas dari sangkalan halus sang sutradara yang hanya akan mempertimbangkan sekuel apabila Lee Min Ho menyanggupi, bagi saya juga sepertinya harus ada alasan kuat dalam bentuk tema baru yang melandasi keinginan Yoon Seong untuk kembali menjadi City Hunter. Meskipun dalam episode-episode terakhir semakin dikukuhkan bahwa tujuan Yon Seong bukan lagi karena dendam, melainkan demi rakyat, tetap harus ada tema jelas yang menggerakan cerita sehingga drama Korea ini tetap berada pada jalur drama Korea pada umumnya, bukan drama Amerika semacam CSI atau yang lainnya yang menitikberatkan tema hanya pada satu episode yang akhirnya tidak tahu akan bagaimana mengakhirinya dan hanya menjadi rutinitas belaka. Tidak, drama Korea tidak seharusnya menjadi demikian dan Lee Min Ho tidak boleh menjadi aktor yang seperti itu. :)

Ark. Jan'12.

Read more

TKI dan Keterbatasan Gerak Negara

Hukuman pancung Ruyati di Arab Saudi membuat pemerintah Indonesia menjadi tertuduh utama. Ketidakmampuan pemerintah melindungi rakyat merupakan fokus dari media dan masyarakat. Tuntutan tersebut tidak salah karena sebagai representasi negara, pemerintah harus bisa melindungi warga negara. Namun demikian, persoalan TKI merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa dilihat dari satu kacamata.

Konstruksi Sosial

Persoalan pertama menyangkut pengonstruksian agen-agen TKI kepada subjek yang berpotensi menjadi TKI. Karakteristik subjek yang memiliki keterbatasan dalam ekonomi dan keahlian khusus membuat mereka mudah dikonstruksi menjadi TKI hanya dengan janji pendapatan besar. Agen memang tidak berbohong tentang pendapatan besar, tetapi agen tidak transparan dalam menjelaskan bahwa di balik pendapatan besar tersimpan resiko yang juga besar karena adanya perbedaan budaya dengan negara tujuan. Tidak hanya kendala bahasa, tetapi juga karakteristik masyarakat luar dalam memperlakukan buruh serta sistem hukum negara mereka. Beberapa agen memang membekali calon TKI dengan pelatihan, namun bagaimana dengan agen-agen yang sengaja mempermudah proses birokrasi dan kelegalan TKI?

Persoalan kedua adalah peran media massa. Persoalan TKI menjadi agenda nasional tidak dapat dilepaskan dari peliputan media massa. Sebagai pengontrol pemerintah, liputan tersebut adalah pengingat pemerintah akan pekerjaan rumahnya. Liputan tersebut juga bisa menjadi penyeimbang janji manis pendapatan besar yang selama ini banyak dikejar. Namun, sebagai sumber utama informasi dan pembentuk opini publik, jika media massa berfokus hanya pada kelalaian pemerintah, masyarakat bisa terdorong untuk tidak percaya kepada pemerintah. Pembenahan-pembenahan yang dilakukan pemerintah berpotensi minim kepercayaan.

Keterbatasan Negara

Persoalan ketiga adalah keterbatasan gerak negara. Tuntutan mengenai ketidakmampuan negara dalam melindungi warga negara memang bukan tuntutan yang salah. Secara internal, kelemahan negara berasal dari minimnya lapangan kerja serta tidak meratanya distribusi kesejahteraan. Kelemahan ini mendorong warga negara mencari kehidupan di negara lain. Ketika TKI menjadi korban di negeri orang, negara dicap tidak mampu melindungi warganya dari mulai di tanah air hingga di tanah orang. Negara memang wajib melindungi warga negaranya, namun perlindungan menjadi istilah yang rumit ketika harus diproyeksikan di luar yurisdiksi. Prinsip kedaulatan merupakan prinsip yang paling umum yang harus ditaati setiap negara di dunia. Suatu negara tidak boleh mencampuri urusan domestik negara lain dan sebaliknya, suatu negara bisa dengan segala cara mencegah ikut campurnya negara lain ke dalam urusan domestiknya. Adil atau tidak adil, prinsip tersebut sudah menjadi batasan yang tidak bisa ditembus dalam hubungan internasional yang kemudian berkembang menjadi tameng suatu negara.

Melalui perjanjian internasional, prinsip kedaulatan bisa melunak, namun ketika perjanjian internasional tidak diratifikasi oleh semua pihak yang terlibat, negara yang dirugikan tidak bisa menuntut. Negosiasi bisa diupayakan, namun negosiasi bisa terhambat apabila dihadapkan oleh perbedaan sistem, terutama sistem hukum. Dengan sistem hukum syariah yang menerapkan qishash yang bergantung pada tuntutan keluarga korban, Indonesia memiliki hambatan dalam menegosiasikan hukuman tersebut dengan pemerintah Arab Saudi. Wajar sebenarnya jika masyarakat dan media massa menyoroti dilaksanakannya hukuman pancung bagi Ruyati sebagai gambaran kegagalan Indonesia melindungi warga negaranya, namun dengan keunikan setiap kasus dan beragam situasi yang mengelilinginya, tidak adil rasanya bila muncul generalisasi bahwa negosiasi Indonesia melempem.

Namun bukan berarti Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam masa moratorium TKI yang diberlakukan Presiden SBY, seluruh elemen yang terkait dengan urusan TKI harus berbenah. Pengetatan agen, pengonstruksian yang berimbang mengenai resiko dan peluang menjadi TKI, pengetatan standar kualifikasi TKI, penguatan sistem perlindungan TKI di dalam dan luar negeri merupakan beberapa hal yang wajib diupayakan negara selain meningkatkan peluang bekerja di tanah air dan pendistribusian kesejahteraan. Secara eksternal, upaya diplomasi yang dilakukan negara pun harus ditingkatkan terutama dalam hal perjanjian perlindungan tenaga kerja, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara yang berkepentingan dengan TKI. Selama menunggu perkembangan kemampuan Indonesia dalam melindungi warga negaranya, masyarakat dan media massa juga harus dapat menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin.

Read more

Trans Studio Bandung dan City Branding Bandung

Saya suka mal. Saya suka taman bermain. Saya terkesima dengan kota pusat hiburan. Saya punya cita-cita harus mengunjungi mal-mal terkenal di dunia. Saya bertekad untuk dapat bertamasya di Disneyland, dari mulai Disneyland Hongkong, Tokyo, Paris, hingga Amerika Serikat dan minimal suatu saat saya harus bisa nongkrong seharian di Universal Studio Singapura. Saya juga merencanakan satu hari dalam hidup saya, saya harus menghabiskan waktu di Las Vegas. Hmmm. Saya juga nggak tertutup dan antipembangunan. Saya juga pernah memimpikan Bandung, kota yang membesarkan saya sejak balita ini menjadi salah satu kota yang diperhitungkan di kancah persaingan globalisasi. Ah, tapi pembangunan Trans Studio di kompleks Bandung Supermal yang nanti akan dilengkapi oleh hotel berbintang itu sepertinya telah mengoyak perasaan saya. Apakah Bandung harus bertransformasi menjadi kota serupa kota global secepat ini?

Sebuah Kegiatan Bernama Pembangunan

Masih ingat masifnya pembangunan factory outlet di Bandung beberapa tahun lalu? Sesuai dengan buku Shopping Environment-nya Peter Coleman, factory outlet merupakan jenis pusat perbelanjaan yang menjadi khas daerah suburb atau pinggiran. Daerah pinggiran ini adalah penyangga daerah pusat kota yang biasanya menjadi pusat peristirahatan dan rekreasi pekerja di pusat kota. Dengan status factory outlet sebagai pusat perbelanjaan di daerah pinggiran, maka bisa kita simpulkan bahwa pada awal dekade 2000-an Bandung masih berstatus suburb dari pusat kota, yakni Jakarta. Ke-suburb-an Bandung ini sampai sekarang masih dijaga, dipertahankan, bahkan diperkuat, namun dengan cara yang agak ganjil relatif dari apa yang dirumuskan oleh beberapa pakar tata kota yang bukunya saya baca sebagai referesi skripsi. Bandung, si suburb yang telah menyangga Jakarta sejak Belanda bercokol di Jawadwipa ini tak hanya dihiasi oleh factory outlet, pusat kuliner, dan hotel, tetapi juga taman bermain dan beberapa saat lagi akan diisi oleh stadion olah raga besar serta pusat pertemuan (convention hall). Tiga hal tersebut (FO, stadion olah raga, dan pusat pertemuan) bukan hal yang biasa melengkapi kota suburb. Mereka adalah pelengkap pusat kota atau downtown. Mereka biasanya didirikan di pusat kota yang telah matang secara infrastruktur dan menjadi pelengkap kegiatan ekonomi pusat kota. Ya, menurut koran Tribun, dua hal yang saya sebutkan terakhir masih dalam tahap rencana, namun untuk hal yang saya sebutkan pertama, kita semua sudah tahu bahwa taman bermain atau theme park sudah berdiri dengan gagahnya di daerah yang agak meminggir dari pusat kota Alun-alun dan Jalan Merdeka. Didirikan di bilangan Gatot Subroto yang diapit permukiman padat menengah ke bawah di daerah Kiara Condong serta kompleks militer dan permukiman menengah ke atas di seputar Turangga, Martanegara, dan Buah Batu, theme park milik pengusaha Jakarta itu akan menjadikan Bandung kota yang seolah-olah bertema urban dan rekreatif. Seolah-olah bertema urban karena memang pada dasarnya Bandung, dilihat dari kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan keadaan masyarakat bukanlah kota bertema urban dan berciri pusat kota. Seolah-olah rekreatif karena pusat rekreasi yang dibangun disana bukan bagi orang Bandung asli. Semua untuk memenuhi kebutuhan rekreasi khalayak di luar Bandung.

Keganjilan dari penataan suburb dengan cara downtown akan menimbulkan pula kekacauan. Agaknya Bandung mengikuti salah satu strategi John Hannigan dalam bukunya, Fantasy City, yakni untuk menjadikan sebuah kota sebagai kota fantasi, pelibatan pada proyek megabesar adalah jalan pembuktian pemerintah di mata investor untuk meminta suntikan investasi lebih besar lagi dalam proyek lain. Bisa jadi pembangunan theme park, stadion olah raga, dan convention hall merupakan salah satu strategi mercusuar untuk membuktikan kemumpunian Bandung. Naun demikian, di tengah kekurangmatangan infrastruktur suburb, proyek mercusuar tersebut malah akan menjadi bumerang. Dengan minimnya jalan raya, kacaunya jalur transportasi, dan wajah kemiskinan dan kriminalitas kota, monumen modernitas di sebuah kota malah akan menambah masalah teknis dan sosial. Pengaturan kembali jalur transportasi dan pengaturan wajah kota yang ramah bagi kegiatan turisme tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi polisi lalu lintas, dinas pariwisata, dinas perhubungan, dan dinas pekerjaan umum yang harus sibuk mengurusi masalah kemacetan lalu lintas, kesemrawutan kota, komplain turis, perbaikan jalan, dan pembuatan jalan baru, tetapi juga seluruh elemen kota yang harus menghadapi permasalahan sosial budaya dari masyarakat. Gegar budaya adalah keniscayaan. Kecemburuan sosial, apalagi. Bagaimana tidak akan cemburu sementara kesenjangan sosial melalui pembatasan pengunjung theme park dari harga tiket yang mahal sudah tercipta. Dalam buku-buku mengenai theme park yang saya baca, harga tiket yang mahal tidak bisa semata-mata dipandang murni sebagai penghitungan biaya produksi ditambah keuntungan. Ada unsur penyeleksian khalayak untuk menjamin keamanan status sosial tertentu yang terkandung dalam harga tiket. Dalam Theming of America atau Culture on Display, misalnya, pengarangnya menyebutkan bahwa jaminan ilusi keamanan berlebihan yang ditawarkan oleh mal dan pusat kegiatan hiburan lain seperti theme park membuat mal dan theme park mengeksklusi keikutsertaan khalayak-khalayak yang tidak sekelas dengan khalayak yang mereka sasar sebagai segmen. Harga adalah hambatan ekonomi dan psikologi yang paling ampuh untuk menyeleksi kelas. Kecemburuan sosial pasti tercipta.

Masalah berikutnya adalah masalah sanitasi kota. Sanitasi kota ini yang serius! Mengutip pendapat Hannigan, dalam pe-‘renovasi’-an kota menjadi kota fantasi, sanitasi atau pembersihan kota dari wajah-wajah buruk dan miris seperti kemiskinan dan kriminalitas, cepat atau lambat, bertahap atau satu kali operasi, adalah hal yang pasti dilakukan. Menghubungkannya dengan penjelasan Bella Dicks dalam Culture on Display, sanitasi tersebut memang harus dilakukan untuk menjadikan suatu tempat vistable atau berpotensi dikunjungi dan legible atau memuat kesatuan cerita. Dengan peletakan theme park di bilangan Gatot Subroto Bandungn yang kondisinya berbeda seratus delapan puluh derajat dari bilangan Gatot Subroto Jakarta, ditandai dengan padatnya perkampungan, sempit dan rusaknya jalan raya, kisruhnya pasar pagi, dan ramainya lalu lintas, theme park tersebut tidak hanya kurang visitable tetapi juga kurang legible. Kesemrawutan lingkungan bukan penciri dari kemodernan, bahkan keposmodernan yang dipancarkan oleh theme park. Ketimpangan dalam penceritaan identitas bangunan dan kota merupakan hal yang kurang menyeduksi keinginan khlayak untuk datang. Sebisa mungkin keadaan seperti itu akan dikoreksi. Koreksi dalam citra positif adalah pengaturan lingkungan sekitar, namun koreksi dalam citra negatif pun bisa terjadi dalam bentuk penyelimutan, pemindahan, bahkan penghilangan wajah miris kota. Singkatnya, penggusuran ke daerah yang lebih pinggir. Kemiskinan yang sebelumnya melengkapi wajah kota tersebut tidak akan pernah teratasi. Janji pembangunan dan pelibatan tenaga kerja lokal sama nihilnya seperti janji transfer teknologi antara Freeport dengan warga asli Papua. Pelibatan warga lokal jika memang terjadi pun pasti haya pelibatan di bidang minor sperti buruh atau di bidang eksternalitas seperti berdirinya warung-warung nasi murah bagi para pekerja. Ah, bahkan dampak eksternalitas itu pun nantinya akan dibersihkan juga.

Bandung : Dari Paris van Java hingga Singapura made in Indonesia

Bandung saat ini bagi saya bukan Paris van Java. Pertama karena saya belum ke Paris jadi saya nggak bisa membandingkan Paris dengan Bandung. Kedua karena Bandung saat ini memiliki beberapa hal yang dimiliki Singapura. Pusat perbelanjaan? Yes! Singapura punya hampir 150 mal dengan ribuan gerai di dalamnya, sedangkan Bandung punya puluhan factory outlet sebagai pusat perbelanjaan. Branding mereka pun sama. Singapura dan Bandung sama-sama terkenal sebagai Surga Belanja, bukan? Tapi itu sudah last year. Yang paling baru saat ini adalah kepemilikan Bandung atas miniatur Pulau Sentosa Singapura sejak berdirinya BSM, Trans Studio, dan hotel bertingkat 11. Bandung Supermal adalah jelmaan Mal Resorts World meskipun BSM tidak sebesar, semegah, sebermerk, dan sebertema Resorts World yang penuh barang bermerk global dan simulasi berteknologi tinggi. Trans Studio apalagi kalau bukan jelmaan Universal Studio hanya tinggal diberi monumen logo? Trans Studio memang theme park bermerk lokal yang bisa menjadi sumber daya saing kita di hadapan Disneyland, Universal Studio, dan Sony Land, tapi Trans Studio tetaplah theme park simulakra dari tiga theme park skala dunia tersebut. Mencontek? Tidak original? Tidak otentik? Saya setuju dengan frase tidak original dan tidak otentik, tetapi kalau mencontek, agaknya bukan kata itu yang tepat. Ia adalah simulakra, rujukan dari hal yang tidak nyata. Hanya saja, ia kuadrat dari Disneyland, Universal Studio, dan Sony Land. Bingung? Maksud saya, Disneyland, Universal Studio, Sony Land meski meletakkan standar pertama bagi pembangunan dan penampilan theme park, mereka menbangun wahana-wahana di sana atas dasar penerjemahan mimpi dan fantasi. Nah, fantasi dan mimpi itu sebenranya hal yang tidak ada, kan? Hebatnya mereka bisa merealisasikan mimpi-mimpi dan fantasi-fantasi menjadi hal yang tampak mata. Nah, hal ini kemudian dirujuk oleh Trans Studio. Ibaratnya, Trans Studio adalah SM*SH yang mengadopsi boyband Korea. Boyband Korea itulah Disneyland, Universal Studio, dan Sony Land. Trans Studio tidak mencontek, tetapi mengadopsi.

Pertanyaannya, mengapa Trans Studio harus mengadopsi? Mengapa Bandung mau menerima Trans Studio yang jelas-jelas adalah pengadopsian yang tidak original dan tidak otentik?

Teman saya dalam salah satu twit-nya mengeluhkan kenyataan pengadopsian ini. Menurutnya, Bandung memiliki keunikan yang bisa dijual di pasar global dan menjadi branding Bandung. Bandung tidak perlu menjadi kota yang modern seperti kota-kota global lain karena modernisasi bukanlah terminologi dan proses yang bisa diterapkan bagi setiap orang dan setiap keadaan.

Pertanyaan kawan saya itu juga yang menjadi pertanyaan saya dalam skripsi saya mengenai Singapura yang mengadopsi bangunan-bangunan modern sebagai daya tariknya dan menenggelamkan identitasnya sejak tahun 1965 hingga tahun 1997 sebagai New Asia. Dalam dunia Bisnis, alasan tersebut dikenal sebagai teori akreditasi, dalam Studi Budaya teori khususnya belum saya temukan namun Bella Dicks danHannigan menyebutnya secara tidak langsung sebagai penjelasan, dan dalam terminologi soft power Joseph S. Nye logika tersebut disebut sebagai universalitas. Benang merah di antara ketiga keterangan tersebut adalah agar suatu tempat dikenal, disukai, dan diterima oleh khalayak luas, maka tempat tersebut harus menampilkan hal-hal universal yang terlebih dahulu sudah dikenal, disukai, dan diterima khalayak lain. Keunikan seperti yang diusung teman saya sebenarnya bisa menjadi sumber kemenarikan suatu tempat yang membedakannya dengan tempat lain sehingga menjadi daya jual, namun resiko yang dibawa oleh keunikan ini lebih besar daripada resiko dari keserupaan. Keunikan bila tidak tertata oleh tangan yang tepat di waktu yang tepat akan mematikan daya jual tempat tersebut. Selain itu, menyimulasikan hal yang telah diterima sebagai keberhasilan di suatu tempat oleh tempat lain merupakan suatu pertunjukkan kesuksesan. Tempat tersebut akan memperoleh pengakuan hebat sehebat tempat yang menginspirasinya.

Dua hal itu yang saya rasa menjadi penyebab diterimanya Trans Studio oleh pemerintah kota Bandung. Pertama, tidak bisa disangkal, Trans Studio adalah proyek mercusuar yang menguntungkan label Bandung sebagai kota rekreasi. Kepemilikan swasta pun tidak menjadi masalah, malahan dianggap sebagai bentuk kerja sama kesalingpengertianan antara pemerintah dengan swasta mengenai pembangunan kota. Kedua, Trans Studio adalah sumber branding Bandung ke khalayak yang lebih luas yang tentu saja akan menguntungkan bidang ekonomi dan turisme. Pembukaan Trans Studio yang disiarkan secara nasional dan hingga ke Malaysia merupakan langkah pemasaran kota Bandung dengan cara yang tidak biasa. Khalayak akan tertarik datang ke Bandung tidak hanya untuk menikmati Trans Studio tetapi juga Bandung secara keseluruhan. Ketiga, keberadaan Trans Studio akan membuka kesempatan bagi Bandung untuk menjadi salah satu kota yang dikenal secara global. Kemiripannya dengan Singapura merupakan sisi yang dieksplorasi Bandung dan bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan Bandung akan menjadi satelit Singapura. Bandung pun akan menjadi kota yang unik hasil gabungan budaya suburb bertema simulasi downtown.

Dua Mata Pisau

Dari dua sisi yang saya kemukakan mengenai pembangunan Bandung melalui adanya Trans Studio, posisi yang saya ambil adalah optimis bersyarat. Secara teoritis, Trans Studio memang bisa menjadi sumber berkah bagi Bandung dan masa depannya. Saya tidak menentang adanya Trans Studio selain pengeluhan besar-besaran mengenai kemacetan yang pasti akan timbul di sekitar Gatot Subroto. Permasalahan yang muncul datang dari ranah praktek. Pertanyaan saya, apakah keberadaan Trans Studio bisa semanis teori yang saya baca sementara pekerjaan rumah swasta dan pemerintah tidak dikerjakan? Permasalahan infrastruktur dan sosial bukan permasalahan yang gampang melainkan permasalahan serius, menantang, kompleks, dan mahal. Hal yang paling mengerikan tentu saja apabila Trans Studio tetap berdiri sementara pemerintah dan swasta tidak bekerja sama menyelesaikan pekerjaan rumah demi keseimbangan standardisasi turisme dengan keberadaan warga lokal dan lingkungan asli. Jika pekerjaan rumah tersebut terus-terusan menajadi wacana saja, tidak mustahil Trans Studio hanya akan menjadi monumen kapitalisme dan modernisasi yang sempat bangkit dan tidak ramah pada warga asli serta gagal menjaring turis. Semoga saja proyek mercusuar ini bisa menerangi seluruh Bandung, tidak hanya sekedar berdiri angkuh di tengah keterasingan.

Ark. Jun’11.

Read more